Undang-undang nomor 31 tahun 1999 pdf

Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan. Sep 18, 2019 undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi status, mencabut. Undangundang nomor 4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo sepanjang tidak bertentangan dengan, atau belum diganti atau diubah berdasarkan undang undang ini dinyatakan tetap berlaku. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas. Undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 84, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 37. Dengan berlakunya undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi maka pasal 27 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor. Undangundang nomor 31 tahun 1999 pusat data hukumonline. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Umum ketetapan mprri nomor xmpr1998 tentang pokokpokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan.

Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor. Pada saat mulai berlakunya undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, pasal 209, pasal 210, pasal 387, pasal 388, pasal 415, pasal 416, pasal 417, pasal 418, pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, dan pasal 435 kitab undangundang hukum pidana jis. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi status, mencabut. Putusan nomor 31 puuv2007 perihal pengujian undangundang nomor 31 tahun 2007 tentang pembentukan kota tual di provinsi maluku.

Undangundang nomor 4 tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 1998. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999. Perunbahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang adalah undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelengara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini disebabkan pasal 44 undangundang tersebut menyatakan bahwa undangundang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum. Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 154, tambahan lembaran negara nomor 3881. Sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undangundang tersebut. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang undangan di.

Undangundang nomor 18 tahun 20tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan. Pasal 2 1 peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2004tentang perikananpasal 841 setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republikindonesia melakukan penangkapan ikan danatau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat danatau cara, danatau bangunan yang dapat. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana.

Undangundang nomor 30 tahun 1999 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ditetapkan 12 agustus 1999 berlaku 12 agustus 1999 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Undangundang republik indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi menimbang. Undangundang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 31, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undangundang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan lembaran. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851. Undangundangperaturan pemerintah pengganti undangundang. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan menetapkan. Pasal 30 semu a kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang sedang berlangsung. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699.

Undangundang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan berlakunya undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi maka pasal 27 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara. Undangundang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa lembaran negara nomor tahun 1979 nomor 56, tambahan lembaran negara nomor 3153. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu. Romli atmasasmitauntuk dapat menemukan perbedaan fundamental antara pasal 2 dan pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001, perlu dilakukan penafsiran dari sudut sejarah perundangundangan historische wet interpretatie pembentukan uu pemberantasan tindak pidana korupsi sejak diberlakukannya uu prp nomor 24 tahun 1960 sampai d. Romli atmasasmitauntuk dapat menemukan perbedaan fundamental antara pasal 2 dan pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001, perlu dilakukan penafsiran dari sudut sejarah perundangundangan historische wet interpretatie pembentukan uu pemberantasan tindak pidana korupsi sejak diberlakukannya uu prp nomor 24 tahun 1960 sampai d engan. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada saat berlakunya undangundang ini maka organisasi peserta pemilihan umum tahun 1997, yaitu partai persatuan pembangunan, golongan karya, dan partai demokrasi indonesia sebagai organisasi kekuatan sosial politik berdasarkan undangundang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya sebagaimana telah diubah dengan undang. Ditetapkan 16 agustus 1999 berlaku 16 agustus 1999 status hanya.

Pdf obstruction of justice dalam pasal 21 undangundang no. Tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan. Undangundang uu ini mulai berlaku pada tanggal 12 agustus 1999. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 3886.

Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambaban lembaran negara nomor 3839 4. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut. Pasal 2 ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undangundang ini sudah selesai selambatlambatnya satu tahun sejak undangundang ini ditetapkan. Perbedaan pasal 2 dan pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 yang. Undangundang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan undangundang nomor 12 tahun 1997. Undangundang republik indonesia nomor 2 tahun 1999. Putusan nomor 6puuvl2008 perihal pengujian undangundang nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten buol, kabupaten morowali, dan kabupaten banggai kepulauan. Pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam undang undang nomor 20 tahun 2001 dalam pasal 12 b diatur pula tentang hukum acaranya yaitu mengenai beban pembuktian. Undangundang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi ditetapkan 16 agustus 1999 berlaku 16 agustus 1999 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286. Undangundang nomor 7 tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai desain industri.